Menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di kelas 12 SMA semester 2 membutuhkan persiapan yang matang. Artikel ini menyajikan kumpulan contoh soal yang komprehensif untuk membantu siswa menguji pemahaman mereka terhadap materi penting. PPKN tidak hanya sekadar mata pelajaran, melainkan fondasi penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Materi yang diujikan meliputi Pancasila sebagai ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, demokrasi, sistem pemerintahan, dan ketahanan nasional. Dengan berlatih menggunakan soal-soal ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan meraih hasil terbaik dalam UAS. Persiapan yang baik akan memastikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Latihan Soal Contoh Soal UAS PPKN Kelas 12 SMA Semester 2
1. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa Pancasila adalah…
- Pedoman moral bagi warga negara.
- Sumber dari segala sumber hukum negara.
- Dasar pembentukan undang-undang.
- Landasan filosofis bangsa Indonesia.
2. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks Indonesia, jaminan HAM diatur secara tegas dalam…
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal 1.
- UUD NRI Tahun 1945, terutama pada Bab XA.
- TAP MPR tentang Hak Asasi Manusia.
3. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah…
- Parlementer.
- Presidensial.
- Monarki Konstitusional.
- Semi-presidensial.
4. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah…
- Mahkamah Agung.
- Dewan Perwakilan Rakyat.
- Mahkamah Konstitusi.
- Komisi Yudisial.
5. Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan melalui…
- Pemerintahan oleh seorang raja.
- Keputusan diambil oleh parlemen saja.
- Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Musyawarah mufakat di tingkat desa.
6. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif globalisasi terhadap identitas nasional adalah…
- Peningkatan kerjasama internasional.
- Akses informasi yang lebih luas.
- Peningkatan perekonomian negara.
- Lunturnya nilai-nilai budaya lokal.
7. Tujuan utama dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah…
- Mengadili pelanggaran HAM berat.
- Membentuk undang-undang tentang HAM.
- Melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
- Memberikan sanksi kepada pelanggar HAM.
8. Konsep ‘Bhinneka Tunggal Ika’ memiliki makna penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu…
- Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
- Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
- Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
- Persatuan dalam keberagaman.
9. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Salah satu perubahan mendasar adalah…
- Penghapusan lembaga MPR.
- Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- Perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer.
- Penambahan jumlah provinsi di Indonesia.
10. Peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat diwujudkan melalui…
- Menjadi anggota partai politik.
- Ikut serta dalam kegiatan Siskamling.
- Menjadi anggota DPR.
- Mematuhi semua perintah pemerintah tanpa kritik.
11. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti…
- Dapat diubah kapan saja sesuai keinginan rakyat.
- Menerima semua ideologi asing tanpa filter.
- Mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan bersifat dinamis.
- Hanya berlaku untuk sebagian golongan masyarakat.
12. Unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah…
- Rakyat, wilayah, kekuasaan, dan pengakuan negara lain.
- Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain.
- Wilayah, pemerintah, undang-undang, dan tentara.
- Rakyat, ideologi, budaya, dan militer.
13. Menurut UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) berada pada…
- Presiden.
- Mahkamah Agung.
- Dewan Perwakilan Rakyat.
- Mahkamah Konstitusi.
14. Contoh perilaku yang mencerminkan penegakan hukum di lingkungan sekolah adalah…
- Membantu teman mengerjakan ujian.
- Mematuhi tata tertib sekolah.
- Menyontek saat ulangan.
- Melakukan perundungan terhadap teman.
15. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dilandasi oleh…
- Deklarasi Djuanda.
- Proklamasi Kemerdekaan.
- Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- Sumpah Pemuda.
16. Salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial adalah…
- Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
- Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
- Parlemen dapat menjatuhkan presiden dengan mosi tidak percaya.
17. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kewajiban dasar warga negara adalah…
- Berhak mendapatkan pekerjaan.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Berhak memilih dan dipilih.
- Berhak hidup sejahtera.
18. Ketahanan nasional Indonesia diartikan sebagai…
- Kemampuan militer suatu negara untuk berperang.
- Kondisi statis suatu bangsa yang tidak dapat diubah.
- Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman.
- Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
19. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan…
- Suara terbanyak (voting).
- Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Keputusan pimpinan saja.
- Keputusan berdasarkan kepentingan golongan.
20. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia diwujudkan melalui…
- Melakukan intervensi militer di negara lain.
- Membangun kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara.
- Keikutsertaan dalam misi perdamaian PBB.
- Tidak ikut campur dalam urusan negara lain.
21. Sebutkan tiga fungsi Pancasila sebagai dasar negara!
22. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum?
23. Sebutkan dua contoh hak asasi pribadi!
24. Jelaskan perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung!
25. Apa yang menjadi landasan filosofis Wawasan Nusantara?
26. Jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka dan sebutkan batas-batas keterbukaannya!
27. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia?
28. Uraikan tantangan-tantangan dalam penerapan demokrasi Pancasila di era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya!
29. Jelaskan konsep ‘good governance’ dan mengapa penting untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia!
30. Bagaimana keterkaitan antara penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Wawasan Nusantara dalam konteks keutuhan NKRI?
31. Pasangkan lembaga negara dengan fungsi utamanya!
Cocokkan data berikut:
- Mahkamah Agung (MA) — Mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) — Membentuk undang-undang bersama Presiden
- Komisi Yudisial (KY) — Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim
32. Pasangkan sila Pancasila dengan nilai dasar yang terkandung di dalamnya!
Cocokkan data berikut:
- Sila Pertama — Ketuhanan Yang Maha Esa
- Sila Kedua — Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Sila Ketiga — Persatuan Indonesia
- Sila Keempat — Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Sila Kelima — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kunci Jawaban dan Pembahasan
No. 1 (Multiple Choice)
Sumber dari segala sumber hukum negara.
No. 2 (Multiple Choice)
UUD NRI Tahun 1945, terutama pada Bab XA.
No. 3 (Multiple Choice)
Presidensial.
No. 4 (Multiple Choice)
Mahkamah Konstitusi.
No. 5 (Multiple Choice)
Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
No. 6 (Multiple Choice)
Lunturnya nilai-nilai budaya lokal.
No. 7 (Multiple Choice)
Melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
No. 8 (Multiple Choice)
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
No. 9 (Multiple Choice)
Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
No. 10 (Multiple Choice)
Ikut serta dalam kegiatan Siskamling.
No. 11 (Multiple Choice)
Mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan bersifat dinamis.
No. 12 (Multiple Choice)
Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain.
No. 13 (Multiple Choice)
Dewan Perwakilan Rakyat.
No. 14 (Multiple Choice)
Mematuhi tata tertib sekolah.
No. 15 (Multiple Choice)
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
No. 16 (Multiple Choice)
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
No. 17 (Multiple Choice)
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
No. 18 (Multiple Choice)
Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman.
No. 19 (Multiple Choice)
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
No. 20 (Multiple Choice)
Keikutsertaan dalam misi perdamaian PBB.
No. 21 (Short Answer)
1. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 3. Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
No. 22 (Short Answer)
Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan semua pihak, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum.
No. 23 (Short Answer)
1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk memiliki nama baik. 3. Hak untuk bergerak dan bepergian.
No. 24 (Short Answer)
Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung membuat keputusan politik, sedangkan demokrasi tidak langsung (perwakilan) adalah sistem di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka.
No. 25 (Short Answer)
Pancasila.
No. 26 (Essay)
Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan aspirasi masyarakat, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai dasarnya. Batas-batas keterbukaannya meliputi: 1) Tidak menciptakan dominasi ideologi liberalisme atau komunisme. 2) Tidak melarang perkembangan pemikiran baru yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. 3) Tidak boleh mengarah pada relativisme nilai yang menghilangkan identitas Pancasila. 4) Harus tetap menjaga nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat fundamental dan abadi.
No. 27 (Essay)
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia melalui beberapa kewenangan utama, antara lain: 1) Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review). Ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3) Memutus pembubaran partai politik. 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan ini, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa semua produk hukum dan tindakan lembaga negara sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
No. 28 (Essay)
Tantangan dalam penerapan demokrasi Pancasila di era globalisasi meliputi: 1) Penyebaran ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. 2) Disinformasi dan hoaks yang memecah belah bangsa. 3) Kesenjangan sosial ekonomi yang dapat memicu konflik. 4) Melemahnya semangat gotong royong dan persatuan. Cara mengatasinya antara lain: 1) Penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 2) Literasi digital dan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks. 3) Peningkatan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. 4) Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan budaya bangsa. 5) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
No. 29 (Essay)
Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Konsep ini melibatkan tiga pilar utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang bekerja sama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Good governance penting di Indonesia karena: 1) Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan negara. 2) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan efisien. 4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. 5) Menciptakan iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan good governance akan menciptakan pemerintahan yang legitimate, efektif, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
No. 30 (Essay)
Keterkaitan antara penegakan HAM dan Wawasan Nusantara dalam konteks keutuhan NKRI sangat erat. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kerangka Wawasan Nusantara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Penegakan HAM memastikan bahwa setiap individu di seluruh wilayah nusantara, dari Sabang sampai Merauke, terlindungi hak-hak dasarnya dan diperlakukan secara adil. Ketika HAM ditegakkan, rasa keadilan dan kesetaraan akan tumbuh, yang pada gilirannya akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelanggaran HAM dapat memicu konflik dan disintegrasi, sedangkan penghormatan HAM akan memperkokoh keutuhan NKRI karena setiap warga negara merasa diakui dan dihargai sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.
No. 31 (Matching)
1. Mahkamah Agung (MA) – Mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – Membentuk undang-undang bersama Presiden. 3. Komisi Yudisial (KY) – Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim.
No. 32 (Matching)
1. Sila Pertama – Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 3. Sila Ketiga – Persatuan Indonesia. 4. Sila Keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 5. Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.