Contoh Soal UAS PPKN Kelas 11 SMA Semester 1

Posted on

Contoh Soal UAS PPKN Kelas 11 SMA Semester 1

Ujian Akhir Semester (UAS) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) merupakan momen penting bagi siswa kelas 11 SMA untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari selama semester 1. Mata pelajaran PPKN tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, beretika, dan memiliki nasionalisme tinggi. Dengan menguasai materi seperti Pancasila sebagai dasar negara, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, Hak Asasi Manusia, serta Demokrasi di Indonesia, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Artikel ini menyajikan contoh soal UAS PPKN Kelas 11 Semester 1 lengkap dengan berbagai tipe soal, mulai dari pilihan ganda, isian singkat, esai, hingga menjodohkan. Latihan soal ini dirancang untuk membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai hasil terbaik dalam UAS. Persiapkan diri Anda secara optimal dengan berlatih soal-soal berkualitas di sini!


Latihan Soal Contoh Soal UAS PPKN Kelas 11 SMA Semester 1

1. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak termasuk dalam kategori hak asasi ….

  • A. Pribadi
  • B. Politik
  • C. Hukum
  • D. Ekonomi

2. Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit mengatur tentang hak untuk hidup adalah Pasal ….

  • A. 28A
  • B. 28B
  • C. 28C
  • D. 28D

3. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dalam sistem peradilan umum di Indonesia adalah ….

  • A. Mahkamah Agung
  • B. Pengadilan Tinggi
  • C. Pengadilan Negeri
  • D. Mahkamah Konstitusi

4. Asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum Indonesia berarti ….

  • A. Setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah
  • B. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
  • C. Terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah
  • D. Jaksa penuntut umum tidak perlu bukti kuat

5. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa demokrasi di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ….

  • A. Liberalisme
  • B. Komunisme
  • C. Pancasila
  • D. Kapitalisme

6. Ciri utama demokrasi Pancasila adalah adanya musyawarah untuk mencapai ….

  • A. Voting
  • B. Mufakat
  • C. Mayoritas
  • D. Konsensus

7. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia salah satunya diwujudkan melalui pengiriman pasukan ….

  • A. Militer
  • B. Garuda
  • C. Komando
  • D. Khusus

8. Organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama negara-negara di Asia Tenggara adalah ….

  • A. PBB
  • B. NATO
  • C. ASEAN
  • D. Uni Eropa

9. Ancaman terhadap integrasi nasional yang datang dari luar negeri dan bersifat militer disebut ancaman ….

  • A. Internal
  • B. Eksternal
  • C. Nonmiliter
  • D. Ideologi

10. Contoh ancaman nonmiliter di bidang ideologi adalah ….

  • A. Invasi militer
  • B. Spionase
  • C. Penyebaran paham radikalisme
  • D. Agresi militer

11. Konsekuensi jika warga negara tidak melaksanakan kewajiban asasinya adalah ….

  • A. Mendapatkan penghargaan
  • B. Tidak dapat menuntut haknya
  • C. Hidup lebih sejahtera
  • D. Bebas melakukan apapun

12. Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah ….

  • A. Menciptakan kekacauan
  • B. Mempertahankan anarki
  • C. Melindungi hak asasi manusia
  • D. Mempercepat konflik

13. Prinsip “rule of law” atau supremasi hukum berarti ….

  • A. Hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa
  • B. Penguasa berada di atas hukum
  • C. Semua warga negara dan penguasa tunduk pada hukum
  • D. Hukum dapat diubah sewaktu-waktu oleh penguasa

14. Salah satu ciri negara demokrasi adalah ….

  • A. Kekuasaan tertinggi di tangan raja
  • B. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah
  • C. Tidak ada pemilihan umum
  • D. Kebebasan berpendapat dibatasi

15. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

  • A. Mahkamah Agung
  • B. Mahkamah Konstitusi
  • C. Dewan Perwakilan Rakyat
  • D. Komisi Yudisial

16. Bentuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang berasal dari dalam negeri dan bersifat nonmiliter adalah ….

  • A. Agresi militer
  • B. Pemberontakan bersenjata
  • C. Korupsi dan kolusi
  • D. Spionase

17. Tujuan utama dibentuknya ASEAN adalah ….

  • A. Menciptakan blok militer
  • B. Mendorong kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara
  • C. Menguasai negara-negara lain
  • D. Menyebarkan ideologi tertentu

18. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada ….

  • A. Diri sendiri
  • B. Kelompok tertentu
  • C. Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • D. Bangsa lain

19. Pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi adalah untuk ….

  • A. Membiarkan pemerintah bekerja sendiri
  • B. Mengawasi jalannya pemerintahan dan menyalurkan aspirasi
  • C. Menolak segala kebijakan pemerintah
  • D. Menciptakan kekacauan politik

20. Hak asasi manusia memiliki sifat universal, yang berarti ….

  • A. Hanya berlaku di negara tertentu
  • B. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang
  • C. Dapat dicabut oleh pemerintah
  • D. Berlaku hanya untuk kelompok mayoritas

21. Sebutkan tiga contoh hak asasi pribadi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945!

22. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban asasi manusia!

23. Apa saja tingkatan peradilan di Indonesia dalam lingkungan peradilan umum?

24. Sebutkan tiga prinsip dasar Demokrasi Pancasila!

25. Berikan dua contoh ancaman nonmiliter di bidang sosial budaya!

26. Mengapa harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Jelaskan pandangan Anda!

27. Jelaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!

28. Bagaimana implementasi prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau masyarakat? Berikan contoh konkret!

29. Indonesia aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Jelaskan mengapa Indonesia memiliki komitmen tersebut dan berikan contoh bentuk partisipasinya!

30. Jelaskan berbagai bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dan bagaimana strategi untuk mengatasinya!

31. Jodohkanlah konsep-konsep berikut dengan definisi yang tepat!

Cocokkan data berikut:

  • Hak Asasi Manusia (HAM) — Hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan.
  • Demokrasi Pancasila — Sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
  • Rule of Law — Prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama.
  • Sishankamrata — Sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh sumber daya nasional.

32. Jodohkanlah lembaga negara berikut dengan tugas utamanya!

Cocokkan data berikut:

  • Mahkamah Agung — Mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
  • Mahkamah Konstitusi — Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
  • Komisi Yudisial — Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan martabat serta perilaku hakim.
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) — Memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
  • Presiden — Memegang kekuasaan pemerintahan.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. 1 (Multiple Choice)

A. Pribadi

No. 2 (Multiple Choice)

A. 28A

No. 3 (Multiple Choice)

C. Pengadilan Negeri

No. 4 (Multiple Choice)

B. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

No. 5 (Multiple Choice)

C. Pancasila

No. 6 (Multiple Choice)

B. Mufakat

No. 7 (Multiple Choice)

B. Garuda

No. 8 (Multiple Choice)

C. ASEAN

No. 9 (Multiple Choice)

B. Eksternal

No. 10 (Multiple Choice)

C. Penyebaran paham radikalisme

No. 11 (Multiple Choice)

B. Tidak dapat menuntut haknya

No. 12 (Multiple Choice)

C. Melindungi hak asasi manusia

No. 13 (Multiple Choice)

C. Semua warga negara dan penguasa tunduk pada hukum

No. 14 (Multiple Choice)

B. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah

No. 15 (Multiple Choice)

B. Mahkamah Konstitusi

No. 16 (Multiple Choice)

C. Korupsi dan kolusi

No. 17 (Multiple Choice)

B. Mendorong kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara

No. 18 (Multiple Choice)

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. 19 (Multiple Choice)

B. Mengawasi jalannya pemerintahan dan menyalurkan aspirasi

No. 20 (Multiple Choice)

B. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang

No. 21 (Short Answer)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.

No. 22 (Short Answer)

Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan tidak dapat dicabut. Kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terlaksananya hak orang lain dan kepentingan bersama.

No. 23 (Short Answer)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

No. 24 (Short Answer)

Kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi nilai ketuhanan.

No. 25 (Short Answer)

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai nilai luhur bangsa, munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme.

No. 26 (Essay)

Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia sangat penting karena keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Tanpa harmonisasi, bisa terjadi benturan kepentingan; jika hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, akan timbul kekacauan dan ketidakadilan. Sebaliknya, jika hanya fokus pada kewajiban tanpa pemenuhan hak, akan terjadi penindasan. Dalam konteks Indonesia dengan Pancasila, harmonisasi ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera, di mana hak dan kewajiban berjalan seimbang demi terciptanya ketertiban dan kemajuan bangsa.

No. 27 (Essay)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki beberapa peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, MK memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, MK memutus pembubaran partai politik. Keempat, MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kelima, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Peran-peran ini menjadikan MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

No. 28 (Essay)

Implementasi prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa aspek. Di lingkungan sekolah, contohnya adalah pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS secara langsung, musyawarah dalam menentukan jadwal piket atau kegiatan ekstrakurikuler, serta kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dalam diskusi kelas. Di masyarakat, contohnya adalah musyawarah RT/RW untuk menyelesaikan masalah lingkungan, pemilihan kepala desa atau anggota BPD, serta gotong royong sebagai wujud kebersamaan dan persatuan. Semua ini mencerminkan nilai-nilai seperti kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan semangat kekeluargaan yang merupakan inti dari Demokrasi Pancasila.

No. 29 (Essay)

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia karena amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Selain itu, sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya aktif dalam menciptakan perdamaian dan menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Contoh bentuk partisipasi Indonesia antara lain: pengiriman Pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB, aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN untuk mempromosikan dialog dan kerja sama, serta menjadi mediator dalam konflik-konflik regional maupun internasional.

No. 30 (Essay)

Ancaman terhadap integrasi nasional dapat datang dari berbagai bidang, baik militer maupun nonmiliter. Ancaman militer meliputi agresi, invasi, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan terorisme bersenjata. Ancaman nonmiliter bisa berupa ancaman ideologi (misalnya penyebaran paham radikal), politik (intervensi asing, separatisme politik), ekonomi (daya saing rendah, ketergantungan asing), dan sosial budaya (gaya hidup hedonis, lunturnya nilai luhur bangsa). Strategi untuk mengatasinya adalah dengan membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Ini meliputi penguatan TNI dan Polri, pemberdayaan masyarakat untuk bela negara, penguatan ideologi Pancasila, peningkatan ketahanan ekonomi, serta pelestarian budaya bangsa. Kerja sama antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam menghadapi ancaman-ancaman ini.

No. 31 (Matching)

Pencocokan konsep dan definisi yang benar.

No. 32 (Matching)

Pencocokan lembaga negara dan tugas utamanya yang benar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *