Contoh Soal UAS PPKN Kelas 10 SMA Semester 1

No. 1 (Multiple Choice)

B. 18 Agustus 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara bersamaan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI.

No. 2 (Multiple Choice)

C. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sila ketiga ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa.

No. 3 (Multiple Choice)

C. Tujuan negara dan dasar negara. Alinea keempat memuat tujuan nasional, bentuk negara, dan dasar negara Pancasila.

No. 4 (Multiple Choice)

C. Kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan ‘Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.’

No. 5 (Multiple Choice)

C. MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang ini sesuai UUD NRI Tahun 1945.

No. 6 (Multiple Choice)

B. Supremasi hukum. Negara hukum menjunjung tinggi hukum di atas segalanya dan semua warga negara setara di mata hukum.

No. 7 (Multiple Choice)

B. Hak asasi pribadi (personal rights). Ini mencakup hak dasar individu.

No. 8 (Multiple Choice)

C. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menekankan persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

No. 9 (Multiple Choice)

B. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan kelas. Ini menunjukkan kerjasama dan kepedulian bersama.

No. 10 (Multiple Choice)

C. Pemilihan umum. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya dan kepala negara/pemerintahan.

No. 11 (Multiple Choice)

C. Petunjuk arah bagi bangsa dalam bertindak. Pancasila menjadi nilai-nilai luhur yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara.

No. 12 (Multiple Choice)

B. Pasal 28. Pasal ini secara khusus mengatur hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

No. 13 (Multiple Choice)

B. Pasal 27 ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

No. 14 (Multiple Choice)

D. Hukum. Norma hukum memiliki sanksi yang jelas dan ditegakkan oleh lembaga negara.

No. 15 (Multiple Choice)

A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan agar tidak menjadi absolut.

No. 16 (Multiple Choice)

C. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini adalah ciri khas sistem presidensial.

No. 17 (Multiple Choice)

D. Membentuk negara federal. Indonesia adalah negara kesatuan, bukan federal. Opsi A, B, C adalah tujuan negara.

No. 18 (Multiple Choice)

B. Menjaga ketertiban lingkungan. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dan positif dalam menjaga stabilitas.

No. 19 (Multiple Choice)

B. Nilai-nilainya dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap namun dapat diinterpretasikan sesuai konteks zaman tanpa mengubah esensinya.

No. 20 (Multiple Choice)

C. Musyawarah untuk mufakat. Ini adalah salah satu prinsip utama demokrasi Pancasila.

No. 21 (Short Answer)

Tiga fungsi Pancasila sebagai dasar negara antara lain: sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia.

No. 22 (Short Answer)

Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, di mana kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun ke luar.

No. 23 (Short Answer)

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari negara, misalnya hak untuk hidup, hak berpendapat. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan warga negara kepada negara, misalnya kewajiban membayar pajak, kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban harus seimbang.

No. 24 (Short Answer)

Dua contoh sikap yang mencerminkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah: berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; serta menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi kelompok.

No. 25 (Short Answer)

Tujuan utama dibentuknya UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mengatur penyelenggaraan negara, menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat absolut demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan sejahtera.

No. 26 (Essay)

Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai dasarnya bersifat tetap dan tidak berubah, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan dinamika masyarakat tanpa mengubah nilai esensialnya. Ini berarti Pancasila mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai baru yang muncul. Contoh penerapannya adalah dalam bidang hukum, di mana undang-undang dibuat dan diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat modern (misalnya UU ITE atau UU Perlindungan Data Pribadi) tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab atau keadilan sosial. Dalam bidang ekonomi, Pancasila mendorong ekonomi kerakyatan dan koperasi (sila kelima) yang dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan ekonomi modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil.

No. 27 (Essay)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki peran yang sangat fundamental dan strategis bagi bangsa Indonesia. Pertama, ia memuat dasar filosofis negara yaitu Pancasila, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa. Kedua, Pembukaan menyatakan tujuan negara yang harus dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga, ia menegaskan bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Keempat, Pembukaan merupakan staatsfundamentalnorm atau norma dasar negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh MPR sekalipun, karena merupakan hasil konsensus luhur para pendiri bangsa dan penjelmaan proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan ideologis, politis, dan hukum bagi penyelenggaraan negara dan menjadi pedoman arah perjuangan bangsa.

No. 28 (Essay)

Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia sangat erat dan bersifat timbal balik atau resiprokal. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Namun, dalam pelaksanaan HAM, setiap individu juga memiliki kewajiban asasi, yaitu kewajiban dasar yang harus dijalankan untuk menghormati hak orang lain dan kepentingan umum. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) menambahkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, HAM tidak bersifat absolut, pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dan tunduk pada aturan hukum demi terciptanya keseimbangan, ketertiban, dan keadilan sosial.

No. 29 (Essay)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan tersebut antara lain: 1. Keberagaman yang Rentan Konflik: Perbedaan yang ada bisa menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik, terutama isu SARA. 2. Radikalisme dan Ekstremisme: Paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin memecah belah bangsa masih menjadi ancaman. 3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial: Ketimpangan pembangunan antar daerah atau golongan dapat menimbulkan kecemburuan dan potensi disintegrasi. 4. Pengaruh Globalisasi dan Budaya Asing: Masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dapat mengikis nasionalisme. 5. Hoax dan Ujaran Kebencian: Penyebaran informasi palsu dan provokatif di media sosial dapat memecah belah masyarakat. Cara mengatasinya: 1. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan: Menanamkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan sejak dini. 2. Peningkatan Toleransi dan Dialog Antarumat Beragama/Suku: Menggalakkan kegiatan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk saling memahami. 3. Pemerataan Pembangunan: Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan adil di seluruh wilayah Indonesia. 4. Penegakan Hukum yang Adil: Menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memecah belah bangsa atau menyebarkan radikalisme. 5. Literasi Digital dan Filter Informasi: Mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi hoax.

No. 30 (Essay)

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, di mana sistem politik didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ciri utamanya adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini menekankan pada musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, bukan semata-mata voting mayoritas yang bisa mengabaikan minoritas. Contoh implementasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia: 1. Sistem Pemilihan Umum: Meskipun menggunakan voting, proses pemilu di Indonesia (pemilihan presiden, anggota DPR/DPD/DPRD) tetap dijiwai oleh semangat musyawarah dan keterwakilan untuk memastikan semua suara terwakili. 2. Musyawarah di Lembaga Perwakilan: Dalam proses pembentukan undang-undang di DPR atau pengambilan keputusan di MPR, musyawarah untuk mencapai mufakat selalu diupayakan sebelum voting dilakukan. 3. Penyelesaian Konflik melalui Dialog: Pemerintah dan masyarakat seringkali mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial atau konflik, seperti dalam penyelesaian sengketa tanah atau permasalahan adat. 4. Peran Lembaga Negara: Lembaga seperti MPR yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, serta lembaga yudikatif yang menjamin keadilan, menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam struktur pemerintahan. 5. Partisipasi Masyarakat: Adanya ruang bagi partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan hak menyampaikan pendapat, yang tetap harus dalam koridor hukum dan menghormati hak orang lain.

No. 31 (Matching)

Pancasila – Dasar Negara; UUD 1945 – Konstitusi Tertulis; Bhinneka Tunggal Ika – Semboyan Persatuan; NKRI – Bentuk Negara; Kedaulatan Rakyat – Kekuasaan Tertinggi.

No. 32 (Matching)

MPR – Mengubah dan menetapkan UUD; DPR – Membentuk Undang-Undang; Presiden – Kepala Negara dan Pemerintahan; Mahkamah Agung – Lembaga Yudikatif Tertinggi; Mahkamah Konstitusi – Menguji Undang-Undang terhadap UUD.