Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan siswa, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas. Memasuki akhir semester genap, Ujian Akhir Semester (UAS) PPKN Kelas 10 menjadi momen penting untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi-materi esensial yang telah dipelajari. Kumpulan soal UAS PPKN Kelas 10 SMA Semester 2 ini dirancang khusus sebagai panduan belajar komprehensif, mencakup berbagai bentuk soal seperti pilihan ganda, isian singkat, esai, dan menjodohkan. Dengan berlatih menggunakan soal-soal ini, siswa diharapkan dapat mengukur sejauh mana penguasaan materi mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, serta membiasakan diri dengan format ujian. Persiapan yang matang tidak hanya akan membantu meraih nilai optimal, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, integrasi nasional, ancaman terhadap negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, sistem hukum, dan partisipasi politik. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan Anda dalam menghadapi UAS PPKN.
Latihan Soal Contoh Soal UAS PPKN Kelas 10 SMA Semester 2
1. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan identitas nasional disebut…
- A. Integrasi Nasional
- B. Disintegrasi Bangsa
- C. Akulturasi Budaya
- D. Asimilasi Sosial
2. Salah satu faktor pendorong integrasi nasional yang berasal dari kesamaan sejarah perjuangan bangsa adalah…
- A. Fanatisme suku
- B. Rasa senasib dan seperjuangan
- C. Dominasi mayoritas
- D. Perbedaan ideologi
3. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa disebut ancaman…
- A. Non-militer
- B. Ekonomi
- C. Militer
- D. Ideologi
4. Gerakan separatisme bersenjata merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap negara yang tergolong dalam ancaman…
- A. Militer
- B. Non-militer
- C. Ideologi
- D. Sosial budaya
5. Penyebaran ideologi komunisme atau liberalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila merupakan contoh ancaman di bidang…
- A. Politik
- B. Ekonomi
- C. Sosial budaya
- D. Ideologi
6. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut…
- A. Wawasan Nusantara
- B. Ketahanan Nasional
- C. Geopolitik
- D. Bhinneka Tunggal Ika
7. Salah satu asas Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian antara kepentingan bersama, tujuan, dan sikap yang sama untuk mencapai tujuan nasional adalah asas…
- A. Keadilan
- B. Kesamaan
- C. Kejujuran
- D. Solidaritas
8. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai…
- A. Landasan idiil
- B. Landasan konstitusional
- C. Landasan visional
- D. Landasan operasional
9. Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional disebut…
- A. Ketahanan Nasional
- B. Pertahanan Negara
- C. Keamanan Nasional
- D. Bela Negara
10. Salah satu asas Ketahanan Nasional yang berarti bahwa Ketahanan Nasional harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu adalah asas…
- A. Manunggal
- B. Mawas diri
- C. Kekeluargaan
- D. Kesejahteraan dan keamanan
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia memiliki kedudukan sebagai…
- A. Hukum dasar tertulis
- B. Yurisprudensi
- C. Doktrin
- D. Kebiasaan
12. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan berfungsi untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang adalah…
- A. Mahkamah Konstitusi
- B. Mahkamah Agung
- C. Komisi Yudisial
- D. Kejaksaan Agung
13. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara) disebut hukum…
- A. Privat
- B. Material
- C. Publik
- D. Formal
14. Sekumpulan interaksi yang diabstraksikan dari totalitas tingkah laku sosial melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif untuk suatu masyarakat disebut…
- A. Sistem ekonomi
- B. Sistem sosial
- C. Sistem budaya
- D. Sistem politik
15. Salah satu ciri sistem politik yang demokratis adalah adanya…
- A. Jaminan hak asasi manusia
- B. Kekuasaan absolut penguasa
- C. Pembatasan kebebasan berpendapat
- D. Dominasi partai tunggal
16. Kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan partai politik merupakan bagian dari…
- A. Suprastruktur politik
- B. Infrastruktur politik
- C. Sistem hukum
- D. Sistem pemerintahan
17. Pemberian suara dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah merupakan contoh partisipasi politik di lingkungan…
- A. Negara
- B. Masyarakat
- C. Sekolah
- D. Keluarga
18. Pentingnya partisipasi politik warga negara dalam sistem demokrasi adalah untuk…
- A. Mengurangi peran pemerintah
- B. Mempercepat proses pembangunan tanpa kontrol
- C. Memastikan kekuasaan tetap di tangan elit
- D. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
19. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna…
- A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
- B. Persatuan dalam perbedaan
- C. Kesatuan tanpa perbedaan
- D. Kekuatan dalam keberagaman
20. Peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui…
- A. Menghindari interaksi dengan suku lain
- B. Menghargai perbedaan dan toleransi
- C. Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri
- D. Bersikap acuh tak acuh terhadap masalah sosial
21. Jelaskan pengertian integrasi nasional secara sosiologis!
22. Sebutkan tiga contoh ancaman non-militer di bidang sosial budaya!
23. Apa saja unsur dasar konsepsi Wawasan Nusantara?
24. Jelaskan perbedaan antara hukum privat dan hukum publik!
25. Sebutkan tiga lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik Indonesia!
26. Analisis mengapa Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman masyarakat Indonesia!
27. Bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Berikan contoh konkret.
28. Uraikan secara komprehensif mengenai konsep Wawasan Nusantara sebagai landasan visional bangsa Indonesia.
29. Jelaskan hubungan antara Ketahanan Nasional dengan pembangunan nasional Indonesia.
30. Mengapa partisipasi politik warga negara sangat penting dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis dan stabil?
31. Jodohkan konsep di sebelah kiri dengan definisi yang tepat di sebelah kanan!
Cocokkan data berikut:
- Integrasi Nasional — Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial menjadi satu kesatuan wilayah.
- Ancaman — Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara.
- Wawasan Nusantara — Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya.
- Ketahanan Nasional — Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan.
32. Jodohkan lembaga negara di sebelah kiri dengan fungsi utamanya di sebelah kanan!
Cocokkan data berikut:
- Mahkamah Agung — Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
- DPR — Lembaga pembuat undang-undang.
- Komisi Pemilihan Umum — Penyelenggara pemilu.
- Partai Politik — Sarana partisipasi politik warga negara.
Kunci Jawaban dan Pembahasan
No. 1 (Multiple Choice)
A
No. 2 (Multiple Choice)
B
No. 3 (Multiple Choice)
C
No. 4 (Multiple Choice)
A
No. 5 (Multiple Choice)
D
No. 6 (Multiple Choice)
A
No. 7 (Multiple Choice)
B
No. 8 (Multiple Choice)
C
No. 9 (Multiple Choice)
A
No. 10 (Multiple Choice)
D
No. 11 (Multiple Choice)
A
No. 12 (Multiple Choice)
B
No. 13 (Multiple Choice)
C
No. 14 (Multiple Choice)
D
No. 15 (Multiple Choice)
A
No. 16 (Multiple Choice)
B
No. 17 (Multiple Choice)
C
No. 18 (Multiple Choice)
D
No. 19 (Multiple Choice)
A
No. 20 (Multiple Choice)
B
No. 21 (Short Answer)
Secara sosiologis, integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.
No. 22 (Short Answer)
Tiga contoh ancaman non-militer di bidang sosial budaya antara lain: 1) Munculnya gaya hidup konsumtif, 2) Munculnya sifat hedonisme, 3) Adanya sikap individualisme, 4) Memudarnya semangat gotong royong, 5) Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
No. 23 (Short Answer)
Unsur dasar konsepsi Wawasan Nusantara meliputi: 1) Wadah (Contour), yaitu bentuk wujud wilayah. 2) Isi (Content), yaitu aspirasi bangsa, persatuan dan kesatuan, serta kesatuan dalam keberagaman. 3) Tata laku (Conduct), yaitu tata laku batiniah dan lahiriah.
No. 24 (Short Answer)
Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain (misalnya hukum perdata dan hukum dagang). Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara) (misalnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara).
No. 25 (Short Answer)
Tiga lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik Indonesia antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
No. 26 (Essay)
Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI karena Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan beragam suku, agama, ras, dan golongan. Semboyan ini berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan menyadari bahwa di balik keragaman tersebut terdapat satu tujuan bersama yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Tanpa semangat ini, perbedaan dapat dengan mudah memicu konflik dan disintegrasi, yang pada akhirnya akan mengancam keutuhan NKRI.
No. 27 (Essay)
Peran serta masyarakat sangat krusial dalam mengatasi ancaman terhadap negara. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, peran ini meliputi: 1) Menjaga persatuan dan kesatuan: Tidak terprovokasi isu SARA, menjaga kerukunan antarumat beragama. Contoh: mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan yang melibatkan berbagai latar belakang masyarakat. 2) Bela negara: Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertahanan keamanan sesuai profesi. Contoh: menjadi anggota Siskamling, melaporkan tindak kejahatan kepada pihak berwajib. 3) Menjaga kedaulatan ekonomi: Menggunakan produk dalam negeri, mendukung UMKM. Contoh: membeli produk kerajinan lokal. 4) Menjaga nilai-nilai budaya: Melestarikan adat istiadat dan kesenian daerah. Contoh: aktif dalam sanggar tari tradisional atau komunitas bahasa daerah. 5) Berpartisipasi dalam sistem politik yang demokratis: Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Contoh: ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah atau presiden.
No. 28 (Essay)
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai landasan visional, Wawasan Nusantara memiliki beberapa aspek penting: 1) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan. Ini berarti seluruh wilayah Indonesia dengan segala isinya adalah satu kesatuan yang utuh. 2) Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 3) Berfungsi sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional. 4) Memberikan visi tentang bagaimana Indonesia harus dikelola untuk mencapai cita-cita nasional. 5) Mengarahkan bangsa Indonesia untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga keutuhan wilayah dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
No. 29 (Essay)
Ketahanan Nasional dan pembangunan nasional memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi segala ancaman demi kelangsungan hidup bangsa. Pembangunan nasional adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Ketahanan Nasional menjadi prasyarat dan landasan utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa adanya ketahanan nasional yang kuat, pembangunan akan terhambat atau bahkan gagal karena adanya gangguan dari dalam maupun luar. Sebaliknya, hasil dari pembangunan nasional yang berhasil, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemajuan teknologi, akan memperkuat Ketahanan Nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan bangsa, sementara Ketahanan Nasional adalah fondasi yang memungkinkan pembangunan tersebut berjalan lancar dan berkesinambungan.
No. 30 (Essay)
Partisipasi politik warga negara sangat penting dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis dan stabil karena beberapa alasan: 1) Legitimasi Pemerintahan: Partisipasi aktif, seperti dalam pemilu, memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih, menunjukkan bahwa pemerintah tersebut didukung oleh rakyat. 2) Akuntabilitas: Dengan berpartisipasi, warga negara dapat mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut akuntabilitas atas kebijakan yang dibuat. Ini mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik dan transparan. 3) Representasi Kepentingan: Partisipasi politik memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan mewakili seluruh elemen masyarakat. 4) Pencegahan Konflik: Saluran partisipasi yang efektif dapat mencegah akumulasi ketidakpuasan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial atau politik. 5) Peningkatan Kualitas Kebijakan: Masukan dari masyarakat melalui partisipasi dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Tanpa partisipasi, demokrasi akan kehilangan esensinya dan cenderung menjadi otokratis, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik.
No. 31 (Matching)
Integrasi Nasional: Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial menjadi satu kesatuan wilayah. Ancaman: Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Wawasan Nusantara: Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ketahanan Nasional: Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan.
No. 32 (Matching)
Mahkamah Agung: Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. DPR: Lembaga pembuat undang-undang. Komisi Pemilihan Umum: Penyelenggara pemilu. Partai Politik: Sarana partisipasi politik warga negara.